Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2025, Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 sebagai pedoman teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Aturan ini hadir untuk menyempurnakan ketentuan sebelumnya dan menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan satuan pendidikan serta sistem akuntabilitas keuangan negara.

Tujuan Diterbitkannya Juknis BOS 2025

Permendikdasmen ini bertujuan untuk:

• Menjamin hak akses terhadap layanan pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa.

• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pendidikan.

• Menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOSP.

• Menyesuaikan regulasi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan pendidikan nasional.

Permendikdasmen no.8 Thn 2025 tentang Juknis Pengelolaan BOS 2025 UNDUH DISINI

Jenis Dana BOSP dalam Juknis BOS 2025

1. Dana BOP PAUD: Untuk pembiayaan operasional satuan pendidikan anak usia dini.

2. Dana BOS: Untuk pembiayaan satuan pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan sekolah terintegrasi.

3. Dana BOP Kesetaraan: Untuk mendukung pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C).

Setiap jenis dana terbagi menjadi dua kategori:

• Reguler, yang bersifat dasar dan umum.

• Kinerja, diberikan kepada satuan pendidikan dengan prestasi atau kinerja terbaik.

Prinsip Pengelolaan Dana BOSP

Pengelolaan dana BOSP mengacu pada lima prinsip utama:

• Fleksibel: Disesuaikan dengan kebutuhan riil satuan pendidikan.

• Efektif dan efisien: Memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal.

• Akuntabel: Dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

• Transparan: Dikelola terbuka dan dapat diawasi oleh publik.

Persyaratan Penerima Dana

Satuan pendidikan harus memenuhi kriteria teknis seperti:

• Memiliki NPSN dan tercatat aktif di Dapodik.

• Telah memperbarui data paling lambat 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.

• Memiliki rekening satuan pendidikan.

• Tidak termasuk satuan pendidikan kerja sama atau dikelola oleh kementerian lain.

Permendikdasmen no.8 Thn 2025 tentang Juknis Pengelolaan BOS 2025 UNDUH DISINI

Penggunaan dana BOSP diatur rinci dan meliputi:

• Kegiatan pembelajaran dan asesmen.

• Pengembangan perpustakaan (minimal 10% dari dana).

• Perawatan sarana dan prasarana (maksimal 20%).

• Pembayaran honor untuk pendidik non-ASN yang memenuhi syarat.

• Inovasi pembelajaran, literasi, penguatan karakter, dan teknologi (khusus dana kinerja).

Penyaluran, Pelaporan, dan Sanksi

Penyaluran dana dilakukan langsung ke rekening sekolah melalui sistem terintegrasi. Laporan penggunaan dana harus disampaikan dua kali:

• Tahap I: sebelum 31 Juli.

• Tahap II: sebelum 31 Januari tahun berikutnya.

Keterlambatan laporan dikenakan pengurangan alokasi 2–4%, dan keterlambatan ekstrem bisa berujung pada penghentian penyaluran.

Peran Pemerintah Daerah dan Sekolah

• Sekolah: Menyusun RKAS, mengelola dana, melaporkan penggunaan, dan menjaga akuntabilitas.

• Pemerintah Daerah: Melakukan pembinaan, pengawasan, serta memastikan tidak terjadi pungli atau pengaturan pembelian barang/jasa yang melanggar aturan.

Permendikdasmen no.8 Thn 2025 tentang Juknis Pengelolaan BOS 2025 UNDUH DISINI