Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2026 mengatur secara menyeluruh tata kelola Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan ini menjadi pedoman resmi dalam penyusunan, penggunaan, pengamanan, penandatanganan, serta pengendalian naskah dinas, baik secara manual maupun elektronik 

UNDUH DISINI File Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026

Latar Belakang

Peraturan ini diterbitkan untuk:

• Meningkatkan efektivitas dan ketertiban administrasi persuratan;
• Menyesuaikan tata naskah dinas dengan struktur organisasi baru Kemendikdasmen;
• Menyelaraskan pengelolaan naskah dinas dengan ketentuan kearsipan nasional dan transformasi digital pemerintahan.

Ruang Lingkup Pengaturan

1. Jenis Naskah Dinas

Naskah Dinas dikelompokkan menjadi tiga jenis utama:

1. Naskah Dinas Arahan, meliputi:
   • Peraturan Menteri
   • Instruksi
   • Surat Edaran
   • Prosedur Operasional Standar (POS) Administrasi Pemerintahan
2. Naskah Dinas Korespondensi, terdiri atas:
   • Korespondensi internal (nota dinas, memorandum, disposisi, undangan internal)
   • Korespondensi eksternal (surat dinas dan undangan eksternal)
3. Naskah Dinas Khusus, antara lain:
   • Surat perjanjian, surat kuasa
   • Berita acara, surat keterangan, surat pernyataan
   • Pengumuman, notula, laporan, dan telaah staf

UNDUH DISINI File Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026

2. Pembuatan dan Format Naskah Dinas

Setiap Naskah Dinas wajib:

• Dibuat oleh pejabat yang berwenang;
• Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
• Memuat unsur baku seperti kop naskah, penomoran, tanda tangan, tembusan, dan lampiran;
• Mengikuti ketentuan teknis mengenai jenis huruf, ukuran huruf, spasi, dan batas tepi.

Jenis huruf yang digunakan antara lain:

• Bookman Old Style untuk naskah arahan;
• Arial untuk naskah korespondensi dan naskah khusus.

3. Penandatanganan dan Kewenangan

Penandatanganan Naskah Dinas dilakukan sesuai dengan kewenangan jabatan, dengan mekanisme:

• Penandatanganan langsung;
• Atas nama (a.n.);
• Untuk beliau (u.b.);
• Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.).

Peraturan ini juga mengatur penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sebagai bentuk pengesahan naskah dinas elektronik, tanpa memerlukan cap basah.

UNDUH DISINI File Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026

4. Pengamanan Naskah Dinas

Naskah Dinas diklasifikasikan berdasarkan tingkat keamanan:

• Sangat Rahasia (SR)
• Rahasia (R)
• Terbatas (T)
• Biasa/Terbuka (B)

Pengamanan dilakukan melalui:

• Kode klasifikasi keamanan;
• Pengaturan hak akses;
• Penggunaan nomor seri pengaman dan teknik security printing untuk naskah tertentu.

5. Pengendalian Naskah Dinas

Pengendalian meliputi:

• Naskah dinas masuk dan keluar;
• Media kertas maupun elektronik;
• Tahapan penerimaan, pencatatan, pengarahan, hingga penyampaian kepada unit pengolah.

Seluruh proses pengendalian terintegrasi dengan fungsi kearsipan untuk menjamin ketertiban administrasi dan akuntabilitas.

Penutup

Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026 menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola administrasi persuratan yang tertib, seragam, aman, dan profesional di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan ini juga mendukung transformasi digital dan penguatan sistem kearsipan nasional.

UNDUH DISINI File Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2026