PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Jabatan Fungsional Guru

Pemerintah melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2024 menetapkan ketentuan baru mengenai Jabatan Fungsional Guru. Aturan ini diundangkan untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Salah satu langkah strategisnya adalah mengintegrasikan jabatan Pengawas Sekolah, Penilik, dan Pamong Belajar ke dalam satu rumpun jabatan, yaitu Jabatan Fungsional Guru.

Kedudukan dan Jenjang Jabatan

Guru dalam jabatan fungsional berperan sebagai pelaksana teknis pendidikan di instansi pemerintah, dengan jenjang:

1. Guru Ahli Pertama

2. Guru Ahli Muda

3. Guru Ahli Madya

4. Guru Ahli Utama

Setiap jenjang memiliki ruang lingkup kegiatan yang berbeda, mulai dari penggunaan perangkat pembelajaran yang tersedia, modifikasi, hingga perancangan mandiri untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas utama meliputi:

• Perencanaan pembelajaran

• Pelaksanaan pembelajaran

• Penilaian hasil belajar

• Pembimbingan dan pelatihan peserta didik

• Tugas tambahan sesuai ketentuan

Guru juga dapat diberikan penugasan sebagai kepala satuan pendidikan, pendamping satuan pendidikan, pendidik pada jalur nonformal, atau peran lain yang ditetapkan menteri.

Pengangkatan dan Persyaratan

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Guru dilakukan melalui empat mekanisme:

1. Pengangkatan pertama

2. Perpindahan dari jabatan lain

3. Penyesuaian

4. Promosi

Syarat umum meliputi status PNS, integritas, kesehatan jasmani-rohani, kualifikasi pendidikan minimal sarjana, sertifikat pendidik, serta pencapaian kinerja tertentu.

Pengelolaan Kinerja dan Pengembangan Kompetensi

Kinerja guru dikelola melalui penetapan ekspektasi, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Nilai kinerja dikonversi menjadi Angka Kredit yang menentukan kenaikan pangkat atau jenjang. Guru juga wajib mengikuti pengembangan kompetensi berkelanjutan sesuai standar yang ditetapkan instansi pembina.

Organisasi Profesi

Seluruh guru wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Guru. Organisasi ini bekerja sama dengan instansi pembina untuk menjaga kode etik dan mutu profesi.

Ketentuan Peralihan

Bagi PNS yang sebelumnya menjabat sebagai Pengawas Sekolah, Penilik, atau Pamong Belajar, dilakukan penyesuaian jabatan ke jenjang fungsional guru yang setara, disertai kewajiban memiliki sertifikat pendidik maksimal dua tahun sejak peraturan berlaku.

PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2024 UNDUH DISINI

Kesimpulan:
PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2024 membawa perubahan signifikan pada struktur jabatan fungsional di dunia pendidikan. Aturan ini diharapkan mampu menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kompetensi guru, dan memperkuat kualitas layanan pendidikan di Indonesia.